Jakarta, QoralNews – Kasus kematian jurnalis di Tanah Karo, Sumatra Utara pada Kamis, 27 Juni 2024, mendapat perhatian luas secara nasional.
Indonesia Police Watch (IPW) mendesak Kapolres Karo segera mengusut dan menuntaskan tewasnya Rico Sempurna Pasaribu dalam kebakaran di rumahnya.
Kematian Rico dirasa tragis dan janggal oleh rekan-rekannya, komunitas jurnalis di Karo dan Sumatra Utara.
Peristiwa kebakaran terjadi di Jalan Nabung Surbakti Ujung, Kelurahan Padang Mas, Kabanjahe, Kabupaten Karo.
Selain Rico, kejadian itu merenggut nyawa istrinya, Elfrida boru Ginting (48), Sudi Investigasi Pasaribu (12), dan Loin Situngkur (3).
Komite Keselamatan Jurnalis (KKJ) Sumatra Utara yang terdiri dari lembaga profesi jurnalis AJI Medan, IJTI Sumut, PFI Medan, dan FJPI juga telah melakukan verifikasi dan pendalaman.
Dewan Pers bahkan telah mengeluarkan pernyataan mendesak Panglima TNI membentuk tim untuk mengusut kebakaran yang menghilangkan nyawa Rico dan keluarganya.
“Dewan Pers meminta Panglima TNI dan Pangdam I Bukit Barisan membentuk tim untuk mengusut kasus ini secara terbuka dan imparsial,” kata anggota Dewan Pers, Totok Suryanto di Jakarta, Selasa, 2 Juli 2024.
Totok mengungkapkan, dari hasil investigasi Tim Pencari Fakta Komisi Keselamatan Jurnalis (KKJ) Sumatra Utara didapatkan sejumlah fakta pada kasus kebakaran itu.
Kebakaran itu diduga ada keterlibatan oknum TNI terkait dengan pemberitaan perjudian di rumah oknum aparat tersebut.
Baca Juga: Mahasiswa dan Pemuda Bagi-bagi Bibit Buah di Simalungun
Koordinator KKJ Sumatra Utara Array A Argus, menilai bahwa dari hasil investigasi bersama ditemukan sejumlah fakta bahwa kasus kebakaran yang menewaskan wartawan Tribrata TV dan keluarganya ini terjadi setelah korban memberitakan perjudian yang ada di Jalan Kapten Bom Ginting, Kelurahan Padang Mas, Kecamatan Kabanjahe, Kabupaten Karo, Sumatra Utara.
“Kami dari Indonesia Police Watch (IPW) mendesak Kapolres Karo untuk mengusutnya secara tuntas dengan memproses kekerasan terhadap wartawan. Siapapun pelakunya baik pelaku lapangan maupun aktor intelektualnya harus ditangkap untuk proses hukum,” kata Ketua IPW Sugeng Teguh Santoso dalam keterangan tertulisnya, Selasa, 2 Juli 2024. []
